REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menolak memberikan keterangan lebih banyak kepada penyidik Polri, terkait kasus dugaan korupsi payment gateway.

Denny menolak menjawab pertanyaan yang menyangkut subtansi masalah, karena saat pemeriksaan penyidik tidak memperbolehkan ia didampingi kuasa hukum. "Di dalam saya minta didampingi dan tidak berikan penjelasan," ujarnya di Bareskrim Polri, Kamis (12/3).

Denny menegaskan siap memberikan keterangan lebih dalam kasus ini, asalkan selama pemeriksaan ia didamping kuasa hukum.

Selain itu, ia juga menolak menjelaskan kepada wartawan terkait kasus dugaan korupsi Payment Gatway (pembayaran elektronik pengurusan paspor) di Kemenkum HAM.

Denny mengaku akan menjelaskan pada waktunya nanti. Meskipun kepastian penjelasan juga tidak disebutkan. Ia menilai, proyek tersebut merupakan dedikasi Kemenkum HAM untuk pelayanan publik.

Pelayanan secara online, untuk memudahkan pengurusan paspor masyarakat. Karena itu, Denny meminta agar mengecek manfaat tersebut kepada masyarakat. Mengenai jadwal pemeriksaan selanjutnya, ia belum mengetahui.

"Menunggu panggilan untuk pemeriksaan selanjutnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika