REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi Emrus Sihombing menilai ada kepentingan politik di balik perseteruan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI.

"Tidak ada fenomena politik maupun hukum yang berdiri sendiri, termasuk pemilihan kata siluman yang memiliki makna ganda. Karena kata siluman adalah pernyataan politis atau semacam ada agenda yang terselubung," ujar Emrus dalam diskusi publik bertajuk Konflik Gubernur DKI Jakarta Vs DPRD: Benarkah Hanya Masalah Anggaran Siluman? di Jakarta, Kamis (12/3).

Kata siluman, sambung dia, memiliki turunan makna yang bersayap lebih dari sekedar penyelewengan anggaran. Pemakaian kata siluman sudah memberi isyarat yang sangat jelas yang disasarkan kepada seseorang atau kelompok. Sehingga fenomena yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari yang melingkupinya.

"Jadi, tidak tertutup ada agenda besar di belakang perseteruan di antaranya," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika