REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseturan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dinilai harus segera dimediasi ulang. Tetapi, pihak yang menengahi harus seseorang yang memiliki pengaruh setara antara Basuki dan DPRD.

"Mungkin presiden atau wakil presiden paling tepat untuk memainkan peran mediasi," kata Pakar komunikasi Emrus Sihombing, Kamis (12/3).

Selain itu, dibutuhkan juga kemampuan komunikasi dan menawarkan sebuah solusi. Konflik Basuki dan DPRD DKI bermula dari temuan anggaran tidak wajar dalam APBD DKI 2014.

Ahok, sapaan akrab Basuki, juga melaporkan temuan itu ke KPK yang membuat DPRD DKI berang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika