Jumat 13 Mar 2015 10:58 WIB

Uni Eropa Perketat Perbatasan

Rep: C65/ Red: Winda Destiana Putri
Bendera negara anggota Uni Eropa (ilustrasi)
Foto: UWORKERS
Bendera negara anggota Uni Eropa (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) pada Kamis (12/3) waktu setempat memperkuat pengawasan perbatasan negaranya. Hal itu dikarenakan banyaknya warga asing yang menyeberangi perbatasan untuk masuk ke wilayah UE.

Pihak pemimpin Kepresidenan UE, sekaligus Menteri Dalam Negeri Latvia, Rihards Kozlovskis tengah berjuang membujuk 28 negara anggota agar mau menyediakan lebih banyak dana dan sumber daya untuk badan perbatasan Frontex. Mengingat, luasnya wilayah perbatasan UE yang harus dijaga.

"Tekanan migrasi ini tidak akan turun, justru meningkat," kata dia.

Para menteri juga membahas pembentukan satuan tugas khusus di Balkan. Alasannya, lokasi tersebut semakin sering dijadikan pintu masuk para migran. Disana juga banyak warga miskin melarikan diri dari Kosovo ke Hungaria.

Frontex mengelola perbatasan UE dengan dunia luar. Tetapi, ribuan orang berani mengambil resiko dengan menyebrangi batas Mediterania untuk sekedar mencari penghidupan yang lebih baik. sayangnya, Frontex tidak diberi mandat melakukan pencarian dan penyelamatan di laut. Mereka juga tidak dilengkapi kapal dan pesawat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya.

Tahun lalu, lebih dari 276 ribu migran memasuki UE secara ilegal. Pecahnya konflik di Libya menjadi satu penyebab banyaknya migran menuju Eropa Selatan.

Italia, sebagai negara yang berada di garis depan banyak terkena gelombang migrasi. Menteri Dalam Negeri Italia, Angelino Alfano mengaku khawatir bila ekstrimis turut masuk bersamaan dengan para pendatang tersebut.

"Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah Libya, akan sulit menyelesaikan masalah imigrasi," katanya seperti dilansir AP.

Ia mengatakan, Roma berharap mitra UE membantu menciptakan keamanan di Libya sebelum warga Libya menaiki perahu bobrok atau rakit menuju Eropa.

"Ini tentang misi kemanusiaan yag memungkinkan Eropa untuk melakukan penyaringan dan membongkar pasar perdagangan manusia yang besar ini," lanjut dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement