REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura di DPR meminta pemerintah mendalami urgensi rencana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Saya menilai dana sebesar itu tidak serta merta digulirkan begitu saja namun harus ada parameter yang jelas dan pendalam agar diperoleh urgensinya," kata Ketua F-Hanura di DPR Dossy Iskandar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/2).
Dossy menjelaskan beberapa hal yang harus didalami yaitu selama ini parpol dapat eksis tanpa bantuan dana yang besar dari negara. Ia menilai selama ini eksistensi partai dapat berjalan normal tanpa diberikan dana besar oleh negara.
"Namun masyarakat harus mengapresiasi keikutsertaan negara dalam perkuat pilar demokrasi melalui instrumen parpol," ujarnya.
Kedua, menurut dia, bagaimana dampak bagi pertumbuhan multipartai karena Indonesia ingin memperkuat sistem presidensial dengan pembatasan jumlah partai secara alami. Ketiga menurut Dossy, melalui dana yang besar itu apakah tidak mengundang munculnya partisipasi politik semu dengan membentuk parpol hanya karena mengincar mendapatkan dana.
"Dikhawatirkan ideologi parpol dan perspektif membangun kekuatan partai melalui sistem pengkaderan yang kuat menjadi kabur," ujarnya.
Dossy menjelaskan tugas parpol salah satunya melakukan fungsi kaderisasi dan apabila diberikan dana besar, namun tidak dibenahi sistem rekrutmen dan pengkaderannya, maka keluarannya tidak baik bagi perkembangan politik nasional. Menurutnya wacana yang digulirkan Mendagri itu untuk mencari respon, tanggapan dan masukan untuk niat pembangunan serta penguatan sistem politik nasional.
Dia menilai langkah Kemendagri itu dalam sudut pandang kemandirian parpol bisa berjalan apabila ditopang dana yang cukup. "Wacana ini juga untuk menjawab persoalan bahwa partai tidak boleh membuka usaha atau mencari dana politik dengan cara-cara yang gidak baik," ujarnya seraya berkata wacana yang digulirkan Mendagri itu positif namun tetap harus dilakukan pendalaman seperti yang sudah dikemukakannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika