REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana bertekad akan meningkatkan akuntabilitas pengawasan untuk mendorong penerimaan negara lebih optimal, pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (13/3).

Ardan yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Perekonomian Kepala BPKP itu menggantikan Kepala BPKP Mardiasmo yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

"Sudah tergambar semua di Perpres dan Inpres apa yang harus kami kerjakan untuk kepentingan pengawasan," katanya ketika ditanya wartawan tentang langkah-langkah pengawasan yang akan dilaksanakannya.

Ia mengatakan dalam waktu segera pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga program-program Pemerintah tetap terlaksana.

Soal target, pihaknya akan berpedoman pada instruksi Presiden Joko Widodo yang dinilainya telah dengan sangat jelas menggambarkan amanat yang harus dilaksanakan oleh BPKP.

"Kalau Pemerintah itu kan seharusnya berlanjut saja terus, artinya berjalan terus dan tentunya dengan kualitas yang makin meningkat, makin akuntabel, lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Menurut dia, pengawasan dilakukan tidak hanya dengan audit tapi ada cara-cara lain yang bisa dilakukan agar pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak terhadap BPKP.

Ardan lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, pada 1959. Pria itu menyelesaikan pendidikan di STAN Jurusan Akuntansi, Jakarta pada 1987. Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Raharja itu dan menjadi lulusan Master of Business Administration (MBA) Saint Mary's University (SMU), dan Halifax, Nova Scotia, Canada, tahun 1992.

Ikuti Whatsapp Channel Republika