REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Setelah mendapat protes dari banyak kalangan, pemerintah terkesan hati-hati dalam memberikan pernyataan tentang proyek Pelabuhan Cilamaya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo misalnya, enggan membahas Cilamaya ketika diwawancara oleh awak media.
Indroyono hanya mengatakan bahwa proyek Cilamaya nanti akan menggunakan "planning analysis" dari Bappenas dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selebihnya, dia enggan berkomentar banyak.
"Saya mau bicara yang lain ya," ujar Indroyono di kantornya, Jumat (13/3). Indroyono lebih memilih membahas topik lain dibanding perencanaan proyek Cilamaya yang semakin banyak mendapat penolakan.
Hingga hari ini, polemik terkait rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya terus bergulir. Meski pemerintah tegaskan akan tetap meneruskan proyek ini, banyak pihak yang menolaknya.
Pertamina misalnya, salah satu pihak yang menolak keras rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Media manager PT Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, kerugian yang akan dialami tidak hanya pada Pertamina saja, namun lebih jauh kepada masyarakat.
"Tidak hanya Pertamina. Aset negara. Dampaknya kepada APBN. Kedua, pertanian. Kalau supply gas berhenti. Pupuk kujang 1 juta ton terganggu. Supply gas untuk listrik sepertiganya dari sana," ujar Adiatma, beberapa waktu lalu.
Adiatma juga menambahkan, di perairan Cilamaya membentang 1.900 km pipa minyak dan gas bumi yang berbahaya apabila terusik dengan kegiatan pelayaran aktif. Belum lagi, lanjutnya, potensi kerugian negara sebesar Rp 21 triliun dengan kerugian per hari bisa mencapai Rp 60 miliar dari kerugian produksi.
"Yang rugi kita semua. Dari penerimaan negara terganggu, masyarakat dan nelayan juga terganggu kemudian jg segai lumbung. Yang jelas berdampak kepada Pertamina," ujar Adiatma. Ke depannya, Adiatma menyatakan akan menunggu arahan dari pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika