REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Bakrie Telecom belakangan ini kembali diuji oleh para pemberi pinjaman dari Amerika Serikat. Pemilik emiten BTEL ini diimbau harus segera membayar cicilan pinjamannya.

Pengamat hukum perniagaan, Andi Syafrani, menjelaskan Bakrie sejatinya sudah berpengalaman mengatasi soal utang-piutang. Pada era reformasi dulu Bakrie sudah pernah menyelesaikan persoalan ini. "Bakrie punya pengalaman untuk bisa lepas dari jeratan utang," imbuh peraih magister ‎hukum bisnis dari Universitas Victoria Australia, saat dihubungi, Kamis (12/3).

Nah kini salah satu perusahaan Indonesia yang terkenal di dunia internasional ini kembali diuji. Bakrie dinilainya harus mampu keluar dari persoalan ini. Jika tidak maka hal ini akan mempengaruhi citra perekonomian Indonesia yang sedang dibangun.

Andi menyatakan pemerintah Indonesia harus berperan aktif menjadi fasilitator. Setidaknya, pemerintah bisa meyakinkan pihak pemberi utang bahwa BTEL masih mampu untuk melunasi utangnya. "Pemerintah disini sangat berperan untuk memberikan kepercayaan," imbuhnya.

Jika kedepannya Bakrie ternyata tak juga membayar cicilannya, maka mau atau tidak harus ada aset yang dijadikan jaminan. "Ini memang tidak enak ya, tapi ini konsekuensi," imbuhnya.

Dia menyatakan jangan sampai perusahaan tersebut dinyatakan pailit sehinggaa seluruh asetnya disita.

Sementara itu, pengamat Indonesia Stock Exchange (IDX)  Khawarizmi Nasution, menilai bahwa BTEL patut mewaspadai kepemilikan Bond dalam jumlah yang besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika