REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) masih menjadi salah satu pembahasan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp 19,08 triliun dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih harus dikaji ulang.

Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Kebersihan Anditya mengatakan tidak mempermasalahkan berapa pun jumlah tunjangan yang akan turun. Menurutnya, yang paling terpenting tunjangan seharusnya bisa lebih cepat dicairkan.

"Kalau saya yang penting mau dikasih atau tidak yang penting cepet turun. Berapa pun nilainya terserah pimpinan," kata Anditya, Ahad (15/3).

Anditya mengatakan, meskipun tunjangannya belum turun, ia masih tetap bisa bertahan hidup karena istrinya juga ikut kerja. Sementara gaji yang diterima ia sesuaikan dengan kebutuhan hidupnya.

Lain halnya dengan salah satu petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Jakarta Timur, Gustiandi Gandi. Menurutnya tunjangan yang jika memang akan keluar berbeda dengan besaran tahun lalu, masih tetap dinilai kurang.

"Tunjangan seperti itu menurut saya tidak wajar. Coba saja bandingkan dengan petugas kebakaran di luar negeri, sangat jauh. Secara kerja ini kan bertaruh dengan nyawa," ujar Gustiandi.

Akan tetapi berapa pun jumlah tunjangan yang akan dikeluarkan, ia mengatakan tetap mensyukurinya. Pasalnya Gustiandi telah lama menanti diturunkannya tunjangan dari Pemprov.

"Tapi masalah naik atau enggaknya, saya tidak terlalu berharap. Mau sama saja gak masalah, kalau dinaikin ya alhamdulillah," kata Gustiandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika