REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Jabar, menegaskan Pelabuhan Cilamaya harus jadi di bangun di wilayah ini. Mengingat, sudah ada kajian baik dari pihak swasta maupun pemkab. Bahkan, saat ini rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) Karawang sudah berubah mengikuti perubahan RTRW nasional.
Kepala Bappeda Karawang Samsuri, mengatakan, pelabuhan ini harus jadi dibangun di Karawang. Apalagi, soal pelabuhan ini sudah lama dibahas. Baik oleh pusat maupun provinsi.
"Alasan kenapa di pilih Karawang, karena jaraknya dengan ibu kota tak terlalu jauh," ujarnya, Ahad (14/3).
Selain itu, Pelabuhan Cilamaya ini sebagai penunjang ekspor dari hasil industri. Tak hanya industri di Karawang, melainkan dari Bekasi juga nantinya akan di ekspor melalui pelabuhan ini.
Selama ini, hasil industri tersebut diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan pelabuhan yang ada di Jakarta Utara tersebut, kapasitasnya sudah memasuki over load. Sehingga, perlu pelabuhan perintis berskala internasional di daerah penyangga ibu kota.
Menurut Samsuri, memang pembangunan pelabuhan ini meunai kontroversi. Bahkan, banyak yang menentang. Akan tetapi, pihaknya yakin di pemerintahan Jokowi-JK ini, pelabuhan tersebut akan terealisasi.
Pelabuhan ini, akan dibangun di sekitar Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran. Lahan yang dibutuhkan sekitar 240 hektare. Lahan tersebut, bukan dari daratan. Melainkan menjorok ke tengah laut. "Kami akan terus pertahankan, supaya pelabuhan tetap jadi di bangun di Cilamaya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika