REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) kubu Aburizal Bakrie membantah penyerahan kantor sekretariat DPD ke kubu Agung Laksono. Golkar kubu Ical belum mau menyerahkan kantor sekretariat hingga proses di pengadilan selesai.
"Saat ini kubu ARB masih mengajukan gugatan ke pengadilan artinya belum final (kepengurusan) dan tidak ada penyerahan kantor. Kantor masih status quo," ujar Ketua DPD Partai Golkar NTB, Zaini Arony kepada wartawan seusai rapat konsultasi DPP Partai Golkar bersama DPD provinsi NTB, Ahad (15/3).
Ia mengaku sudah sudah berbicara dengan Plt Mesir Suryadi yang merupakan kubu Agung Laksono, dan menegaskan tidak akan mempertahankan sekretariat jika sudah jelas dinyatakan siapa yang menang di pengadilan.
"Kami akan serahkan ketika sudah jelas siapa yang dinyatakan menang (pengadilan)," katanya.
Terkait ketidakhadiran Sekretaris DPD Golkar NTB, Muhammad Amin. Zaini mengatakan yang bersangkutan tengah ditugasi oleh Gubernur untuk menghadiri acara dan tidak bisa diwakilkan.
"Beliau mengatakan akan hadir langsung. Tetapi tadi ada telepon bahwa pak Amin tidak bisa hadir karena ditugasi oleh gubernur yang tidak bisa diwakilkan orang lain," jelasnya.
Ia menambahkan, tidak akan memberikan komentar menyangkut foto-foto pertemuan Amin dan Agung Laksono yang beredar. Pasalnya, foto-foto tersebut perlu diamati dan klarifikasi.
"Kami gak bisa memberikan penjelasan," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Chris Parangan menyayangkan sikap DPD Partai Golkar versi ARB yang tidak menyerahkan sekretariat kepada kepengurusan yang disahkan Menkumham, Yasonna Laoly.
Sebab sekretariat yang ada merupakan pemberian pemerintah. Selain itu, kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah sudah disahkan pemerintah.
"Kader berpikiran begitu sangat disayangkan itu kan pemberian pemerintah. Selain itu, yang memutuskan juga pemerintah. Kondisi tersebut bisa berdampak pada pilkada mendatang," jelasnya.
Terkait dengan, ancaman pemecatan yang akan dilakukan DPP Partai Golkar kubu ARB kepada kader yang tidak disiplin. Ia menilai tindakan tersebut kurang cerdas dan tergolong bisa disebut provokator.
Ikuti Whatsapp Channel Republika