REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia.
Hal itu berdasarkan data World Bank pada tahun 2014 yang mencatat, Indonesia menempati peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha) ke-114 dari 189 negara atau berada pada peringkat ke-7 dari 10 negara ASEAN, hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Sementara dalam hal daya saing global yang dinilai World Economic Forum tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat ke-38 dari 148 negara.
Posisi tersebut berada di bawah beberapa negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam maupun Thailand yang masing-masing berada di posisi ke-2, 24, 26, dan 37.
‘’Perlu adanya kesinambungan perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dr Yuddy Chrisnandi dalam orasi ilmiahnya di Wisuda Universitas Nasional, ahad (15/3).
Agar kondisi tadi diperbaiki, ia berharap, Grand Design Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah, dapat menjadi gerakan nasional.
Hal senada diungkapkan oleh Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera. Ia mendukung langkah pemerintah untuk melakukan revolusi mental khususnya pada tataran birokrasi.
‘’Pemimpin juga harus memberikan contoh kongkret berupa keteladanan agar bangsa Indonesia tak kehilangan momentum dalam memasuki era pasar bebas dan masyarakat terbuka baik dalam lintas regional maupun global yang kini sedang kita hadapi,’’ ungkap El Amry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika