REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Ketua DPW PPP Sumut Muktamar Versi Muktamar Jakarta, Aswan Jawa, menilai pemerintah Jokowi melalui Kementerian Hukum dan HAM sengaja membuat perpecahan di dalam tubuh partai berlambang Ka’bah. Kesengajaan ini tercermin dari pengajuan banding dari Kemenkumham terhadap keputusan PTUN yang memenangkan kubu Djan Faridz.

“Pemerintah sengaja memelihara perpecahan di tubuh partai Golkar,” ujar Aswan Jawa, Senin (16/3).

Menurut Aswan, keputusan pemerintah tersebut dengan sengaja memperuncing konflik di dalam tubuh partai berlambang Ka’bah ini. Sehingga usaha untuk menyatukan PPP melalui forum islah yang sudah berjalan sebagian terbengkalai karena sikap pemerintah ini. Dia meminta agar pemerintah bersikap netral dan mendukung islah di dalam partainya.

Dia mengakui, perpecahan di tubuh PPP di pusat sudah menjangkit ke daerah. “Memang dia (Pemrintah) memelihara dan membiarkan adanya perpecahan. Pemrintah sengaja membelah-belah umat,” ujarnya.

Dia menyebut cara pemerintah dalam menangai kisruh yang terjadai di dalam partai PPP tak ubahnya politik adu domba yang dipraktikkan Belanda. Sehingga berakibat pada perpecahan basis PPP di berbagai daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika