REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Unhas, Andi Irman Putera Sidin, mendukung wacana Menteri Dalam Negeri yang akan menyediakan anggaran partai politik sebesar Rp 1 triliun tiap tahunnya. Menurut Irman, biaya untuk partai politik ini penting untuk dipertimbangkan dan dikaji oleh pemerintah agar partai politik tak mencari dana dengan caranya sendiri.
"Ide untuk pembiayaan parpol itu pelan-pelan penting untuk kita renungkan secara perlahan. Karena bisa jadi problem-problem kita itu bisa berawal dari kamar-kamar parpol, bukan dari kamar-kamar kekuasan yang ada," kata Irman dalam diskusi di kantor Founding Fathers House (FFH), di Jakarta, Senin (16/3).
Ia menjelaskan, selama ini partai politik dibiarkan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri untuk menghidupi partai politik. Padahal, kata dia, partai politik merupakan wadah yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin negara. Sehingga, ketika parpol telah mendapatkan kekuasaan, mereka akan berinteraksi dengan kaum kapitalis untuk membiayai parpol.
"Begitu besarnya parpol memiliki peran untuk menghidupkan pemimpin tapi kita tak memperhatikan bagaimana menghidupkan parpol. Akhirnya parpol hidup dengan caranya sendiri... Kita biarkan parpol menyelesaikan permasalahannya sendiri," jelas Irman.
Dengan alasan tersebut, Irman pun mendukung wacana pembiayaan partai politik oleh kemendagri. Mengingat anggaran yang akan diberikan merupakan uang milik rakyat, Irman menilai partai politik akan lebih bertanggung jawab dan fokus dalam mencari pemimpin negara yang baik.
"Daripada parpol itu cari duit dengan cara mereka sendiri, maka sebaiknya tidak apa-apa untuk menyumbangkan Rp 1 T kepada parpol per tahun," kata dia.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan wacana pemberian dana Rp 1 triliun per tahun tersebut akan dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan perolehan suara partai saat pemilihan umum. Pembiayaan parpol ini dilakukan untuk menekan korupsi para politisi. Selain itu, partai politik, menurut dia, membutuhkan dana untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu serta pendidikan kaderisasi dan melaksanakan program serta operasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika