REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Sekertaris Jendral PDIP, Hasto Kristyanto membantah jika pemerintah mengintervensi partai politik. Terutama melalui putusan yang dibuat Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly.
"Sebagai partai pendukung pemerintah saya rasa gak mungkin menteri memutuskan tanpa pertimbangan, kan semua sudah jelas, dan kami tidak ada intervensi atau kompensasi apapun kepada Golkar," ujar Hasto usai melakukan pertemuan dengan Golkar di rumah Megawati, Senin (16/3).
Politikus PDIP ini menyebut Yassona selalu berkordinasi dengan Jokowi selaku presiden dalam memutuskan segala sesuatu. Hasto menambahkan, Jokowi dalam hal ini bersama Yassona tidak mungkin gegabah dalam memutuskan kebijakan.
Hasto menilai pemerintah tidak memberikan intervensi dan kompensasi apapun kepada partai untuk bisa bergabung dalam parlemen. Namun, Hasto mengaku senang Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Hal tersebut dapat memperkuat parlemen dan koalisi.
Selain itu, Hasto juga mengatakan PDIP selama ini selalu berada diposisi terbuka pada partai mana saja yang hendak memperkuat koalisi dan parlemen.