REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak disebut tidak proporsional dalam pengalokasian anggaran pada RAPBD DKI 2015 guna penanganan sejumlah titik banjir di Ibu Kota. 

Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga, pernyataan DPRD ini merupakan serangan balik sekaligus upaya pencitraan di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

"Ini cuma argumentasi cari-cari, mau menyingkirkan argumentasi utama, seolah-olah DPRD sudah baik hati memeriksa. Pertanyaan saya, pantas enggak beli UPS sampai Rp 12 triliun? Itu yang konyol jangan dibolak-balikkan masalah dong," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menggelar rapat pembahasan RAPBD DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Mereka menyebut ada ketimpangan masalah anggaran penanganan banjir jika dibandingkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebesar 25% dari total RAPBD.

"Pertanyaan saya, kamu mau gusur orang normalisasi sungai masang sheet pile, ini orang loh bukan ayam. Kamu mau taruh di mana? Kamu ada Rp 100 miliar pun bisa enggak selesaiin semuanya?," kata Ahok.

Ahok menambahkan, penanganan banjir di Ibu Kota menurutnya bukanlah persoalan yang sederhana. Permasalahan tersebut harus diantisipasi dengan sebijak mugkin. "Tidak mudah selesaikan ini. Pasalnya karena ada orang puluhan tahun nguasain (timggal) ini," ungkapnya.

"Kita mau bangun rusun kenapa enggak setahun bangun rusun, ada enggak perusahaan yang ikut lelang bisa bangun 60 ribu rusun setahun? enggak bisa," jelas Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika