REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI meminta agar pemerintah memurnikan motivasi penerjunan ribuan personel TNI di Poso, Sulawesi Tengah. Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Sidiq mengatakan, DPR tak ingin pengerahan satuan militer ke wilayah konflik itu punya tujuan selain latihan tempur.

"Kita di komisi satu hanya meminta, agar ini memang dimaksudkan sebagai latihan (perang). Bukan yang lain," kata Mahfuz saat dihubungi, Selasa (17/3).

Menurut Mahfuz, Mabes TNI sebelumnya memang mempresentasikan kepada DPR beberapa tempat untuk dijadikan lokasi latihan antar matra militer. Kabupaten Poso memang salah satu lokasi pilihan. Akan tetapi, belakangan, tingkat sensitivitas terhadap terorisme di Poso kembali mencuat. Kondisi tersebut, tentunya menurut dia, perlu Mabes TNI untuk berhati-hati.  

Sebab kata dia, terkesan penerjunan personel perang ke wilayah tersebut, punya kaitan dengan maksud pemerintah melakukan penindakan terorisme.

"Semoga tidak berdampak tidak stabilnya kondisi Poso terulang," ujarya.

Mabes TNI bakal mengirimkan 2.000 personel tempur ke Poso pada 22 Maret sampai 15 April. Gabungan pasukan itu terdiri dari satuan Kopassus dan Kostrad TNI AD, Marinir dan Kopa-ska TNI AL, serta Kopaskhas TNI AU.  Rencana pengiriman itu dimaksudkan sebagai latihan perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC).

Jenderal Moeldoko, Senin (16/3) menegaskan, latihan perang PPRC, tak menutup kemungkinan pelibatan militer dalam membasmi kelompok terorisme. Kata dia, infiltrasi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, menjadikan Poso sebagai basis pergerakan terorisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika