REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai e-budgeting Ahok berpotensi mengebiri fungsi legislasi. Ahok ingin agar melalui sistem ini, penganggaran terkontrol.

"Tapi eksekutornya tetap Pemprov DKI. Ini yang harus diawasi. Peran lembaga legislatif yang jelas-jelas mewakili suara rakyat diabaikan," imbuhnya di seminar di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa (17/3).

Bukan soal sukses atau tidaknya e-budgeting menangkal 'siluman'. Yang dipersoalkan mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid itu tak lain perkara bahwa program itu 'mengebiri' peran legislatif atau DPRD DKI dalam melakukan fungsi pengawasan dan hak budgeting. "Karena e-budgeting adalah program yang dirancang agar eksekutif berjalan tanpa ada kontrol parlemen," ujar dia.

Kata dia, program itu merupakan bentuk dari 'standarisasi' yang dipakai organisasi seperti Bank Dunia untuk mengawasi dana yang dipinjamkannya ke pemerintah negara-negara seperti Indonesia. Upaya pelemahan, kata Adhie juga dibarengi dengan pembusukan terhadap citra lembaga legislatif. "Misal dengan tudingan sebagai sarang siluman, sarang koruptor dan sebagainya yang membuat standing moral mereka rontok di mata masyarakat," kata dia.

Tak hanya itu, saat ini menurutnya juga ada penyesatan terhadap 'branding' e-budgeting di masyarakat yang disebut-sebut seakan merupakan bentuk transparansi anggaran.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat peran legislatif dalam pembahasan anggaran sangat penting untuk mengimbangi pemerintah agar tidak berubah jadi otoriter. Menurut dia, dalam konteks kisruh APBD DKI 2015, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan pernyataan menyesatkan saat menyebut usulan anggaran dari DPRD DKI dengan istilah 'dana siluman'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika