REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sebut tak ada intervensi apapun dari pihak presiden maupun PDIP pada putusan yang ia buat pada kisruh Partai Golkar dan PPP.

''Latar belakang saya akademisi ya, jadi saya tidak mungkin menceburkan Presiden dan rahim partai saya, PDIP, dalam kasus ini," tegas Yassona saat ditemui di depan kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (17/3).

Yasonna menegaskan dalam memutuskan ia tak mendapatkan intervensi dalan pihak manapun. Ia pun menjelaskan dalam konteks koordinasi dengan Presiden hanya sebatas laporan. Meski ia mengakui tak ada intervensi, ia selalu melaporkan langkah dengan Presiden.

"Saya sempat matikan telepon selama beberapa hari menjelang dan setelah saya keluarkan putusan," ujar Yasonna.

Ia mengklaim dalam mengambil putusan, dirinya juga melibatkan para pakar hukum dan politik juga tim ahli sehingga putusan yang ia buat merupakan putusan yang logis dan berlandasan hukum. Ia pun menampik tuduhan politis yang selama ini dilayangkan kepadanya pada mengambil keputusan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika