REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah kabar yang menyebutkan pemerintah telah menarik kembali bantuan traktor yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kelompok petani.
“Tidak ada penarikan itu. Mungkin bahasanya yang harus diubah, bukan ditarik melainkan didistribusikan,” kata Amran seperti dikutip laman setkab.go.id, Rabu (18/3).
Mentan menguraikan, dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Presiden Jokowi serikali memberikan bantuan ratusan bahkan ribuan unit traktor kepada kelompok-kelompok tani untuk menunjuk produktivitas lahan mereka. Presiden Jokowi, kata Amran, menginginkan, agar pemberian bantuan tidak hanya di atas kertas saja, tapi harus didatangkan fisik traktornya.
“Pembagian di Ngawi sebanyak 1.000 unit telah dihadirkan semua fisiknya dan itu untuk seluruh Jawa Timur,” kata Amran.
Terkait kasus di Ponorogo, Jatim, Mentan Amran Sulaiman menjelaskan telah dibagikan 3 ribu unit traktor untuk petani seluruh Jatim, sedangkan untuk Ponorogo sendiri 207 unit.
Ia menduga para petani mengira bantuan traktor tersebut hanya untuk daerahnya saja. Padahal, traktor akan didistribusikan ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Maka, tak heran jika mereka mengartikan traktor itu ditarik kembali seperti yang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur.
“Setelah penyerahan secara simbolis oleh presiden, traktor-traktor tersebut diangkut untuk disalurkan ke kelompok petani ke 24 kabupaten di seluruh Jawa Timur, sementara untuk Kabupaten Ponorogo ini sudah didistribusikan sebanyak 207 unit,” jelas Amran.
Menurut Mentan, hingga saat ini sudah 30 ribu unit dari 60 ribu traktor yang akan dibagikan tahun ini. Traktor-traktor itu dibeli dengan menggunakan dana APBN.
Namun, dengan adanya kesalahpahaman pembagian di Jawa Timur, ia mengaku akan mengubah sistemnya.
“Untuk pembagian di Jawa Barat sebanyak 5.000 unit akan didatangkan hanya 400 unit,” katanya.
Amran berjanji distribusi traktor ke pihak petani akan diselesaikan Kementerian Pertanian dalam dua pekan ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika