REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyindir anggota DPRD DKI yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ahok mengatakan sebelum anggota DPR menuduhnya melakukan KKN karena beredarnya foto istrinya mengelar rapat bersama Dinas Pariwisata, sebaiknya para anggota DPR berkaca terlebih dahulu.

"Itu juga jadi persoalan. Selama ini nuduh saya KKN, CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya, ngaca dulu lah," ujarnya.

Ia melanjukan, hal ini menjadi ironis di tengah gaya hidup mewah anggota dewan yang disorot publik. "Jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pun kagak punya gimana dong," jelas dia.

Selain itu Mantan Bupati Belitung Timur ini juga membandingkan kritik lembaga legislatif itu terhadap biaya operasional Wali Kota.

"Sudah NPWP pajak nggak punya, terus sekarang dikritik biaya operasionalnya Wali Kota Rp3 miliar. Segitu mah nggak bisa beli Range Rover atau Lamborghini. Rp3 miliar di situ untuk pekerja harian lepas (PHL) karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing," katanya.

Ia menjelaskan biaya operasional itu dibuat karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau lagi menggunakan outsourcing, untuk pekerja harian lepas. Pemprov DKI kemudian melakukan kontrak secara individual saja.

"Nah itu alokasi duit di situ termasuk alat tulis kantor di situ. Rp 3 miliar mah kecil dong 1 walikota, ini dinamakan operasional bukan dikantongin ke pribadinya dia," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika