"Kami memang punya ikatan pakta-integritas dengan Kemenag. Tapi, dengan biro perjalanan lainnya yang ilegal bagaimana?," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Hasan Kiat di Jakarta, Kamis (18/3).

Dia mengatakan salah satu yang bisa dilakukan Kemenag adalah menempatkan personelnya di sejumlah bandara. Upaya itu juga diyakininya dapat mendorong peningkatkan pelayanan umrah bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila Kemenag tidak serius maka dapat mempertaruhkan reputasi biro umrah yang resmi. Alasannya, penyelenggara umrah berpotensi dikambinghitamkan sebagai pemasok orang-orang yang mendukung ISIS.

Seluruh pemangku kepentingan, kata Hasan, harus duduk bersama. Kemenag sendiri menjalin kerja sama dengan Kepolisian dalam menertibkan penyelenggara umrah tanpa izin. Selanjutnya kementerian tersebut juga harus tampil ke depan melakukan pengawasan.

Ketua Umum Asphurindo Hafidz Taftazan meminta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk mengarahan penyelenggara umroh di Tanah Air terkait ISIS. "Semua pihak harus bergerak ke arah yang sama. Persoalan ini jangan dianggap ringan. Terlebih pelaksanaan umroh merupakan ritual penting dan tak boleh dinodai oleh hal-hal negatif," kata dia.

Hafidz mengatakan para penyelenggara umrah  belakangan ini merasa prihatin dengan biro perjalanan wisata membawa 16 WNI dari Tanah Air ke Turki yang kemudian diduga menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Ia berpendapat, peristiwa itu membuat penyelenggara umrah ikut terdampak.

Mengenai keterlibatan agen perjalanan umrah dalam mengirimkan WNI ke area ISIS, ia menyakini kabar itu tidak benar. "Sebab, seluruh penyelenggara umrah memberlakukan pengawasan ketat. Baik saat berangkat dari Tanah Air maupun selama melaksanakan umrah di Tanah Suci," katanya.