REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Populi Center, Nico Harjanto menilai adanya e-Budgeting tidak semata-mata dapat meniadakan praktek anggaran siluman. Sebab menurutnya prakter anggaran siluman adalah praktek “kongkalikong” yang bisa disamarkan dengan berbagai cara.

“Itu kan adalah bagian dari semacam kerjasama yang tidak benar antara oknum-okum di legislatif dan oknum-oknum di pemerintahan,” ujar Nico disela-sela konferensi pers tentang "Anggaran Siluman di Mata Masyarakat Jakarta" di Jakarta, Kamis (19/3).

Menurutnya yang selama ini terjadi dengan menggunakan penganggaran manual sering ada mata kegiatan yang tidak dibutuhkan masuk kedalam anggaran atau juga mata kegiatan yang diduplikasi. Hal itu yang kemudian dianggap sebagai anggaran siluman.

Lebih lanjut Nico memaparkan dengan adanya sistem e-Budgeting maka dapat meminimalisir praktek anggaran siluman. Dengan adanya sistem penganggarn elektronik ini, kata dia, akan lebih mudah menyisir anggaran dan mata kegiatan yang diduplikasi atau berusahan untuk diselewengkan.

“Sehingga bisa diketahui apakah ada duplikasi atau anggran-anggaran yang tidak wajar,” tutur Nico.

Selain itu, menurutnya dengan sistem e-Budgeting masyarakat juga dapat ikut serta mengawasi anggaran. Sehingga menurut dia nantinya pengawasan tidak hanya dilakukan secara eksklusif oleh DPRD.

“Nantinya aparat pemerintah maupun masyarakat umum dan media tentu bisa ikut membadingkan dan mengawasi. Itu saya kira esensinya, mengawasi bersama,” jelas Nico.

Ikuti Whatsapp Channel Republika