Kamis 19 Mar 2015 22:39 WIB

MPR: Latihan Militer Jangan Timbulkan Teror di Poso

Rep: C82/ Red: Ilham
Penggerebekan kelompok Uighur di Poso, Sulsel
Foto: straittimes.com
Penggerebekan kelompok Uighur di Poso, Sulsel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes TNI dipastikan akan mengirim 2.000 personil perang dari tiga matra angkatan bersenjata ke Poso. Pengiriman pasukan tempur tersebut terkait dengan rencana latihan perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) yang akan digelar selama sebulan, mulai 22 Maret mendatang.

Alasan dipilihnya Poso adalah terkait dengan gelaran internasional Sail Tomini September nanti dan karena adanya gangguan keamanan yang dilakukan gerombolan radikal, seperti ISIS.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, secara prinsip, menjaga keamanan warga Indonesia merupakan tugas dan fungsi TNI dan Polri. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai kegiatan tersebut mengganggu kenyamanan warga.

"Jangan sampai nanti kegiatan seperti ini justru menimbulkan teror baru bagi warga Indonesia yang tidak terlibat terorisme. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan cara-cara yang profesional dan hati-hati," kata Hidayat kepada Republika, Kamis (19/3).

Hidayat mengatakan, pelatihan militer memang dibutuhkan karena berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Begitu juga dengan pemberantasan teroris. Terorisme, lanjutnya, adalah ancaman yang sangat besar bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia. Namun, kedua hal tersebut harus dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Jangan bikin masyarakat panik, ketakutan yang nanti justru malah bisa-bisa mereka simpati dengan teroris. Jangan sampai nanti justru teroris mendapat dukungan dari rakyat hanya karena rakyat merasa terintimidasi atau tidak nyaman dengan aksi-aksi yang ada. Itu yang harus dijaga," ujarnya.

Hidayat menambahkan, pemerintah harus betul-betul memaksimalkan peran intelijen untuk menuntaskan permasalahan terorisme. 

"Sehingga dengan demikian seluruh perilaku yang akan diambil terkait keamanan itu menghasilkan data yang solid dan akurat betul. Sehingga yang teroris memang harus ditegakan hukum terhadap mereka. Tapi yang bukan teroris jangan sampai mereka jadi korban akibat kesalahan data, kesalahan operasi, maupun kesalahan-kesalahan lain yang tidak diperlukan," kata Hidayat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement