REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H Yuddy Chrisnandi mengingatkan kepada jajaran Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Barat agar dapat mempriotitaskan distribusi listrik ke wilayah destinasi wisata.
"Jangan sampai turis-turis memiliki kesan buruk terhadap pelayanan listrik," katanya di Mataram, usai melakukan kunjungan kerja ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (21/3).
Dikatakannya, jangan sampai ketika turis sedang makan atau melakukan aktivitas-aktivitas penting lainnya tiba-tiba listrik mati, sehingga kesan ini akan menjadi kurang baik. "Semua hotel memang memiliki genset tetapi memberikan pelayanan penerangan tetap menjadi tugas pemerintah," ujarnya.
Dikatakannya, dari data PLN NTB menyebutkan kapasitas listrik yang dimiliki saat ini sebesar 189 megawatt, dengan beban puncak sama yakni 189 megawatt. "Dengan kapasitas listrik yang dimiliki sama dengan beban puncak, maka pemadaman bergilir sering terjadi di daerah ini," katanya.
Namun, sambungnya, dalam pertemuan dengan PLN NTB, menteri menekankan kepada semua jajaran PLN agar destinasi wisata utama tidak boleh terganggu akibat listrik ini. "Caranya dalam program jangka pendek, PLN harus mempriorotaskan distribusinya ke wilayah-wilayah wisata, sebab di sanalah masyarakat bekerja dan ekonomi masyarakat tumbuh," ucapnya.
Sementara dalam jangka panjang, harus dilakukan pengadaan instalasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok yang saat ini membutuhkan sekitar 25 megawatt dan harus dibangun.
Dalam hal ini, masing-masing pemerintah daerah, seperti Kota Mataram terlebih dahulu harus melakukan pendataan berapa listrik yang dibutuhkan, begitu juga kebutuhan listrik untuk di destinasi wisata. "Setelah ada gambaran kebutuhan listrik, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menggunakan energi baru terbarukan misalnya dengan menggunakan tenaga matahari. PLN tinggal dilibatkan bekerja sama," katanya.
Di samping itu, dalam program jangka panjang juga pemerintah daerah dapat membangun pengadaan instalasi kebutuhan listrik di wilayah destinasi wisata misalnya dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). "Selain itu, pemerintah daerah berkerja sama dengan swasta menggunakan energi-energi yang canggih untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dapat dijual ke PLN selanjutnya ke masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika