REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, pemerintah akan memberikan  bantuan Rp 4 juta setiap konsumen pembeli rumah bersubsidi. "Saya sangat mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara Real Estate Indonesia dalam membangun perumahan layak huni bagi masyarakat Indonesia,"  kata Basuki saat menghadiri HUT ke-43 REI yang dipusatkan di Kota Pontianak, Kalbar, Sabtu (21/3).

Dia menjelaskan, untuk bantuan uang muka bagi masyarakat, pemerintah telah menganggarkan Rp 220 miliar dari APBN-P 2015. Selain program bantuan uang muka Rp 4 juta untuk setiap konsumen calon pembeli rumah subsidi, pemerintah juga sedang menyiapkan ketentuan agar bank bisa memberikan uang muka KPR hanya 1 persen.

Untuk program bantuan uang muka KPR bagi MBR itu sudah masuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga KPR. Pemerintah melalui BTN menyiapkan program DP KPR hanya 1 persen dari sebelumnya hanya 5 persen per tahun dan dalam FLPP juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25 persen flat 20 tahun menjadi hanya 5 lima per tahun flat 20 tahun.

Basuki menjelaskan, hal itu akan dilakukan pihaknya untuk mencapai percepatan pembangunan sejuta rumah di seluruh Indonesia. Untuk itu tahun ini Kementerian PU dan Perumahan Rakyat akan memulai program bantuan uang muka KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 4 juta pada pertengahan April 2015.

"Melalui bantuan tersebut, diharapkan MBR dapat lebih mudah mendapatkan hunian layak. Adapun MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp4 juta/bulan, dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp7 juta/bulan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika