REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan pasokan beras nasional akan aman hingga empat bulan ke depan. Karenanya, pemerintah kemungkinan besar tidak akan melakukan kebijakan untuk membuka keran impor beras pasca diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) no 5/2015.

“Lagi pula itu kan pasal untuk berjaga-jaga, plan B-nya pemerintah kalau-kalau beras kurang, tapi setahu saya pasal itu tidak mudah diterapkan,” kata Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Pelitasari kepada Republika, Senin (23/3).

Terlebih saat ini petani sudah mulai memasuki masa panen raya. Adalah tanggung jawab pemerintah bersama Bulog untuk selalu menjaga agar pasokan beras nasional aman sepanjang tahun.

keputusan impor beras, kata dia, jika pun direalisasikan akan melalui proses yang panjang. Yakni melalui rapat koordinasi di tingkat menteri perekonomian kemudian masuk rapat kabinet terbatas.

Menurutnya, aturan tersebut penting karena Negara memang seharusnya siap siaga dengan kemungkinan apapun. Jangan sampai, kejadian telat mengeksekusi kebijakan yang menyebabkan masyarakat kekurangan pangan sebagaimana terjadi di 2011.

Meski begitu, Lely tak bisa menjamin apakah tahun ini keran impor akan tertutup rapat atau tidak. Sebab, kondisi iklim dan pasar selalu berubah-ubah. maka dari itulah gunanya melakukan rapat dan evaluasi setiap bulan.

“Semua kemungkinan bisa terjadi, bisa sangat surplus, impor tidak perlu atau bisa juga sebaliknya,” tuturnya. Tapi yang jelas, Bulog telah siap menghimun beras petani yang saat ini mulai panen lantas divaluasi perkembangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika