REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membangun sistem governance serta filterisasi terhadap situs-situs yang memiliki konten negatif seperti situs pornografi dan terorisme.
Lanjut dia, pembangunan sistem ini akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun.
"Karena yang diperbaiki satu governance. Kedua, kemampuan. Saat ini cara penanganan filtering atau blokir itu masih semi manual. Mulai pertengahan tahun kita secara bertahap sampai akhir tahun akan memblok secara langsung. Kita bangun namanya Domain Name System (DNS) nasional. Kita harus mempunyai kemampuan itu," kata Rudiantara di Jakarta International Expo, Jakarta, Selasa (24/3).
Ia pun mengakui hingga kini pihaknya masih mengalami kesulitan untuk memblokir situs-situs yang memiliki konten negatif. Pemblokiran situs yang bermasalah, kata Rudiantara, hingga kini masih dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.
"Masyarakat ada mengetahui konten tersebut disampaikan pada kami langsung, masih bersifat pengaduan. Saya sudah sebarkan di media sosial info grafisnya mereka dapat mengadukan ke adukan aja ke portal Kominfo," kata Rudiantara menjelaskan.
Rudiantara mengatakan selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam penanganan situs radikal. Kemenkominfo pun akan memberikan sanksi berupa pemblokiran jika situs tersebut memang menyajikan konten radikal.
Selain itu, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Google di Indonesia untuk mencegah berkembangnya situs radikal. "Kita terus-terusan koordinasi sama mereka. Isunya bukan hanya di Indonesia saja, isu global juga. Mereka cukup kooperatif," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika