REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah dan para alim ulama bersinergi dalam menghadapi gerakan radikalis yang berada di Indonesia. MUI menilai pemerintah juga harus bisa memberikan porsi yang cukup kepada ulama dalam memebrantas gerakan-gerakan ekstrimis tersebut.

“Pemerintah dan ulama harus bersinergi,” ujar Ketua Bidang Kajian MUI, Chali Nafis kepada Republika, Selasa (24/3).

Chali menjelaskan, pada hakikatnya, ada dua hal yang perlu diberantas oleh masyarakat Indonesia, yakni radikalis dan radikalisme (paham). Menurutnya, dalam memberantas gerakan radikalis, pemerintah melalui Polri memiliki tugas dalam hal ini. Namun, dia berpendapat, ihwal menghadapi paham radikalis atau radikalisme ini menjadi tugas ulama.

Menurut Chali, kedua pihak tersebut memang memiliki peranan yang penting baik dari segi radikalis dan radikalisme. Namun, hingga kini ulama belum mendapatkan porsi yang cukup dari pemerintah dalam memberantas kedua hala tersebut.

Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh ulama yang tepat dalam menghadapi keadaan yang mengkhawatirkan tersebut. “Kalau tidak sinergi, pemberantasan gerakan dan paham tersebut tidak akan maksimal,” ujar Chali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika