REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan pemerintah jangan sampai bertindak tanpa data yang akurat. Terlebih, mulai ada penangkapan kepada orang-orang yang diduga pengikut gerakan radikal dari negara di Timur Tengah itu.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memerhatikan perkembangan isu yang ada di wilayah Indonesia dengan disertai data-data. Sebab, jangan sampai karena isu ini mulai mencuat di Indonesia, terjadi salah tangkap pada orang yang tidak bersalah.

"Seharusnya perkembangannya menjadi perhatian pemerintah dengan data yang jelas agar tidak salah tangkap," kata dia di kompleks parlemen, Selasa (24/3) malam.

GKR Hemas mengakui, isu ISIS memang berkembang dari wilayah pelosok di Indonesia. Menurutnya, hampir semua daerah pelosok memiliki potensi yang sama terhadap perkembangan isu ini. Namun, harus diakui beberapa daerah lebih mencuat. Sebab, persoalan sebenarnya adalah masalah ekonomi.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah memiliki data-data soal perkembangan ISIS di Indonesia ini. Terbukti, sudah ada tindakak penangkapan terhadap terduga teroris. Namun, data ini harus selalu diperbarui untuk melihat perkembangannya misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat di setiap daerah.

"Pemerintah sebenarnya punya data, kalau tidak punya data, BIN (Badan Intelejen Negara) tidak bekerja dong," imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika