REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin mengatakan langkah pencegahan terhadap gerakan kelompok ISIS di Indonesia, bisa dilakukan dengan cara 'perang' ideologi. Sebab menurutnya selama ini gerakan ISIS merupakan gerakan ideologi politik radikal.
"Bagaimana menghadapinya, karena ISIS adalah ideologi maka harus dihadapi dengan ideologi," ujarnya di Kota Mataram, Rabu (25/3).
Menurutnya organisasi masyarakat islam dengan ideologi islam moderat, harus bertanggung jawab untuk membangkitkan kesadaran mencegah gerakan radikal ISIS. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pencegahan penyebaran ISIS di Indonesia mutlak harus ada.
Ia menilai, selama ini gerakan ISIS berkembang subur di sebuah negara disebabkan masih adanya eksploitasi, kesenjangan dan ketidakadilan. Sehingga, jika Indonesia dengan nuansa keislaman kuat, maka ISIS tidak akan tumbuh subur.
Din mengatakan untuk mencegah ISIS maka ideologi politik Islam sebagai anutan yang ramah harus diperkuat termasuk memperkuat ideologi bangsa. Sehingga, jika ideologi kebangsaan dan negara kuat maka ISIS tidak akan berkembang subur di Indonesia.
"Nah kalau dilakukan pencegahan dengan cara pendekatan represif dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah karena tdiak memotong akarnya," katanya.
Din melanjutkan, langkah pemerintah mencegah gerakan ISIS dengan Perppu atau menghilangkan kewarganegaraan tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak mudah. "Bahkan, bukan tidak mungkin hal itu memicu dendam di dalam keluarga yang akhirnya mendorong untuk terlibat dalam ISIS," ucapnya.
Ia menegaskan, gerakan ISIS jauh dari nilai islam, karena melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan, khususnya terhadap yang tidak berdosa termasuk perempuan dan anak-anak. Sehingga gerakan ISIS tidak dapat dibenarkan.
“Saya menilai ISIS adalah gerakan politik radikal yang menggunakan agama secara tidak benar. Ini bukan gerakan keagamaan dalam wilayah politik,” katanya.
Menurutnya, ISIS adalah gerakan politik yang mendirikan negara secara radikal dimana meruntuhkan sistem negara yang ada dengan radikal dan dilarang oleh agama Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika