REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengatakan, adanya indikasi perkembangan ISIS di Indonesia salah satunya disebabkan karena orang yang dipercaya mengelola agama, selalu berlebihan bicara soal politik atau ekonomi. Hal itu menyebabkan masyarakat menjadi skeptis karena para pemuka agama kehilangan netralitasnya.
"Kalau ustadz atau ulama ikut politik, saran, fatwa, atau dalilnya akan diragukan masyarakat, itu kepentingan agama atau kepentingan politik," kata Muzakir pada Republika, Selasa (24/3). Jadi, lanjut Muzakir, jangan jadi ustadz atau ulama kalau berpolitik. Juga jangan jadi politikus kalau mau mengurus agama.
Muzakir menjelaskan, banyak ustadz dan ulama yang berafiliasi dengan partai politik. Hal itu melahirkan banyak fatwa-fatwa yang berbau kepentingan politis. "Jadi, kalau sudah jadi pemuka agama, sebaiknya lurus-lurus saja hidupnya," tambah Muzakir.
Sebelumnya, Muzakir mengatakan Pemerintah jangan bergegas terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menanganis Islamic State Irak Suriah (ISIS) di Indonesia. Peraturan tersebut dikhawatirkan justru membawa Indonesia ke pusaran konflik yang sedang dilakoni ISIS di Timur Tengah.
