REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pelaksanaan berbagai program yang ada di dalam APBD 2015 untuk Provinsi DKI Jakarta benar-benar harus dipergunakan untuk melayani warga ibukota seluruhnya.

"Kami berbicara agar APBD DKI dapat melayani masyarakat," kata Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).

Ia mengemukakan hal tersebut ketika ditanya mengenai hasil pertemuan antara dirinya dengan perwakilan DPRD DKI terkait dengan perselisihan APBD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak berbicara mengenai digulirkannya hak angket. "Soal hak angket itu soal berbeda," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 tidak akan banyak permasalahan karena sama dengan pagu tahun 2014.

"Sekarang sudah masuk rancangan pergub-nya, kami akan melihat dan saya kira tidak akan banyak masalahnya. Yang penting ada alokasi dana rumah susun, alternatif jalan, penanggulangan banjir, kesehatan dan pendidikan warga Ibu Kota," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menambahkan terkait sisa atau lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD DKI Jakarta antara 2014 dan 2015 akan dilakukan evaluasi untuk kemudian dibahas antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta di pembahasan APBD Perubahan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 segera disahkan Menteri Dalam Negeri sehingga dapat segera digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika