REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (24/3). Surat terbuka itu ditulis untuk mengkritik sekaligus menagih janji Jokowi dalam menjamin kesehatan masyrakat melalui Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS).
"Surat terbuka yang dilayangkan Rieke membuka tradisi baru, yakni soal partai pendukung pemerintah tidak boleh mengkritik," kata Pengamat Politik Komite Indonesia Pemilih (TEPI), Jeirry Sumampow pada Republika, Rabu (25/3). Selama kritik yang disampaikan adalah aspirasi rakyat, kata dia, hal itu tidak salah dilakukan.
Jeirry mengatakan, surat terbuka yang ditujukan Rieke pada Jokowi itu juga membongkar kekeliruan dan tabunya kritik yang disampaikan partai pendukung. "Saya menilai tidak ada yang salah dari surat terbuka Rieke. Hal itu baik," tambah Jeirry.
Sebagai anggota independen dan penyampai pesan ke pemerintah, suara seperti Rieke jangan diragukan dengan motif kepentingan. "Itu menjadi bentuk kebebasan memberikan aspirasi," ucap Jeirry.
Selain mengingatkan soal BPJS dalam surat terbukanya, Rieke juga menulis, tidak boleh ada kepentingan lain kecuali rakyat dan konstitusi yang menjadi kompasnya. "Saya masih memegang janji saat memaksamu menandatangani 9 Piagam Perjuangan Rakyat 5 Juli 2014. Saya berjuang di parlemen, dirimu di pemerintah," tulis Rieke pada Jokowi.