REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyepakati untuk mengembalikan surat Presiden Joko Widodo atas penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri. Sebab, penjelasan yang diberikan oleh Presiden dinilai tak tepat.

Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto pun ikut memberikan tanggapan terkait hal ini. Ia mengatakan akan menyerahkan kepada mekanisme prosedural antara Presiden dengan DPR RI.

"Sikap kita kan menyerahkan kepada mekanisme hubungan antara Presiden dan DPR RI," kata Wiranto di kantor Wapres usai menemui JK, Rabu (25/3).

Wiranto yang tiba di kantor Wapres mengenakan kemeja batik warna coklat pun menyatakan akan menunggu proses yang harus dijalani oleh presiden, yakni memberikan penjelasan kepada DPR terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada satu mekanisme prosedural yang harus dijalankan. Kita tunggu aja," tambah dia.

Kendati demikian, ia menilai permasalahan yang menyangkut lembaga kepolisian ini harus segera diselesaikan. Sebab, hal ini justru akan mempengaruhi kondisi keamanan nasional.

"Kalau masalah ini digoreng terlalu lama siapapun maka tidak menguntungkan untuk kondisi kemanan nasional Indonesia, itu yang terpenting seperti itu," kata Wiranto.

Bagi Wiranto, ia tak mempermasalahkan siapapun nantinya yang akan menduduki jabatan sebagai Kapolri. Karena, yang terpenting saat ini adalah bagaimana permasalahan ini agar cepat terselesaikan.

"Siapapun nanti yang hasil mekanisme hubungan antara Presiden dan DPR itu yang menjadi siapapun yang penting adalah cepat selesai. Jangan sampai terlalu lama, aparat kepolisian mendapatkan problem seperti ini. Apalagi pimpinannya itu. Itu yang penting," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika