REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) membantah telah mencabut larangan bagi instansi pemerintah untuk menggelar rapat di hotel. Menurut Yuddy, pihaknya saat ini justru tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait peraturan itu.
Dia menjelaskan, rapat dan kegiatan pemerintahan lainnya wajib dilakukan di kantor. Apabila tidak ada ruang yang memadai, barulah kegiatan boleh dilakukan di luar kantor. Itu pun, lanjut Yuddy, harus digelar di gedung yang masih ada hubungannya dengan pemerintah.
Dia mencontohkan, Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrembangnas) yang dihadiri oleh sekitar 2 ribu peserta beberapa waktu lalu digelar di Gedung Bidakara yang merupakan gedung milik Yayasan Bank Indonesia. Apabila tidak ada lagi gedung milik pemerintah yang tersedia, barulah kegiatan boleh dilaksanakan di hotel.
"Pemahaman-pemahaman seperti ini perlu ada juklaknya, batasan-batasannya," kata saat ditemui wartawan di Kantor Kemen PAN-RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (25/3).
Lebih lanjut, Yuddy menambahkan, juklak akan menjelaskan lebih detail kegiatan seperti apa yang boleh dilaksanakan di hotel. Termasuk soal jumlah peserta dan kondisi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor.
Yuddy mengatakan, penyusunan juklak sebenarnya juga dibuat untuk menghindari kesalahpahaman dari pelaku bisnis perhotelan yang menganggap pemerintah ingin mematikan pendapatan hotel. Menurutnya, pemerintah tetap bisa menggelar kegiatan yang bisa mendukung bisnis perhotelan tanpa harus menghamburkan anggaran.
Caranya, kata dia, pemerintah harus mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang menggunakan hotel atau kegiatan yang melibatkan pihak ketiga untuk meramaikan hotel.
Dia mencontohkan, pekan lalu Lombok mengadakan seminar potensi pariwisata untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean. Seminar itu rupanya menarik ribuan investor untuk hadir menjadi peserta. Kegiatan seperti itulah, yang menurut Yuddy harus didorong untuk mendukung bisnis perhotelan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika