REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional menegaskan tidak akan ikut mendukung pengajuang hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"PAN tidak ikut gaduh di Balai Kota maupun DPR RI, karena PAN memberikan solusi bagi rakyat," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/3).

Zulkifli melanjutkan, para anggota dewan harusnya memberikan solusi bagi rakyat, dan bukan terus bertengka. Sebab hal itu tidak bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Menurutnya, semua pihak harus menjadi jalan keluar agar program-program pembangunan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk membangun bangsa dan negara.

"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa PAN tidak ikut kegaduhan itu," ujarnya.

Zulkifli mencontohkan untuk masalah di DKI Jakarta, dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta memperbaiki komunikasi. Sementara itu, menurut dia, bagi DPRD juga harus berubah, sehingga pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta berlangsung secara transparan.

"Apabila ada ketidaksepahaman, maka keluarkan Peraturan Gubernur sambil gubernur dan DPRD membahas lebih lanjut, sehingga tidak perlu saling serang kata-kata," katanya.

Dia mengatakan Fraksi PAN di DPR RI dan DPRD DKI Jakarta akan memberikan sikap resmi terkait hak angket itu. Namun, Zulkifli menegaskan bahwa PAN tidak akan ikut kegaduhan dalam politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika