REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga pola korupsi dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selalu sama setiap tahun. Hal itu terlihat dari adanya temuan dugaan korupsi dalam APBD 2014 di beberapa mata anggaran yang kembali diajukan dalam APBD 2015 versi DPRD.

Peneliti ICW Febri Hendri mengatakan, tiga mata anggaran di APBD 2015 versi DPRD sama persis dengan APBD 2014 yang terindikasi korupsi. ICW menemukan indikasi dugaan korupsi yang terjadi pada pengadaan UPS, printer dan scanner 3D serta enam judul buku di APBD DKI 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan telah terpola."(Tiga) mata anggaran itu kembali diusulkan oleh anggota DPRD. Setelah ditelusuri lagi ternyata pengadaanya terindikasi korupsi (di APBD 2014)," kata Febri di gedung KPK, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan, dari hasil penelitian yang dilakukan ICW, pengadaan enam judul buku pada APBD 2014 terindikasi bermasalah. ICW, menemukan adanya dugaan korupsi di pengadaan ini yang menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,1 miliar.

Menurutnya, penulis buku itu saat ini menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Namun dalam periode sebelumnya, 2009-2014, penulis buku tersebut belum menjadi anggota dewan. Namun, Febri enggan menyebut nama anggota dewan sekaligus penulis buku tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika