REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kemendagri dan Kemensos ikut mengawasi dana bantuan sosial (bansos) jelang pemilukada serentak tahun ini. Dana hibah dan bansos masih rawan diselewengkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pemenangan.

Peneliti ICW, Donal Faris mengatakan, pengawasan terhadap dana hibah dan bansos harus dilakukan semua pihak. Lembaga penegak hukum harus dibantu berbagai elemen. Masyarakat sipil juga harus ikut mengawasi dan melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan dana tersebut.

"Dan yang penting, Kemendagri dan Kemensos harus berkolaborasi untuk mengawasi karena itu tidak bisa dilakukan tunggal oleh penegak hukum saja," katanya kepada Republika, Kamis (26/3).

Menurutnya, meski ada aturan yang melarang pencairan dana hibah dan bansos menjelang pemilukada, hal tersebut belum bisa dipastikan bahwa kecurangan-kecurangan tidak terjadi. Justru, kata dia, pilkada serentak ini menjadi ujian apakah pihak tertentu terutama incumbent tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Donal mengatakan, aturan yang terbit pada tahun 2014 itu akan diuji pada pilkada serentak ini. Meski sudah ditaur jelas, tetapi celah untuk mencairkan dana bansos masih mungkin terjadi dengan pola-pola baru yang akan digunakan.

"Jadi bisa diputar kepada orang-orang tertentu, organisasi fiktif dan lain-lain. Ini yang akan diuji apakah peraturan tersebut punya implikasi ke depannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika