REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tak akan mencampuri urusan internal dalam tubuh partai Golkar. Konflik yang dimulai dari perebutan kepemimpinan dalam Partai Golkar ini kemudian disusul oleh perebutan kursi di DPR setelah kubu Agung Laksono disahkan oleh Menkumham.

"Pemerintah tidak mencampuri, itu masalah internal partai," kata Kalla di istana Wapres, Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Kalla, seluruh pihak yang berkonflik seharusnya menghormati putusan dari Mahkamah Partai. Terlebih putusan tersebut telah diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) oleh Yasonna Laoly.

"Tentunya kan mestinya semuanya pada bijaksana menanggapi itu, tidak saling.. kan keputusan mahkamah itu tidak saling memecat, tidak saling keras tapi juga pihak yang lain memahami arti keputusan mahkamah itu walaupun tidak berarti semua bergeser," jelas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Surat tersebut terkait perubahan susunan anggota fraksi Golkar dalam DPR.

Agung pun menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar yang baru. Namun, anggota DPR lainnya yang masuk dalam kubu Aburizal Bakrie menolak keputusan Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika