REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yakin dana desa tidak bisa dipermainan oknum aparatur desa. Dia mengatakan, audit akan langsung dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap kali anggaran. Setiap kepala desa mengetahui secara pasti berapa dana yang akan diterima.

"Nggak bisa disunat karena kepala desa akan tahu berapa-berapanya," kata Marwan di Universitas Islam Malang, Jumat (27/3).

Alokasi dana desa tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Karena itu, pemerintah wajib menyalurkan dana tersebut. Dana Rp 1,4 miliar per desa tidak akan diberikan sekaligus, tetapi bertahap.

"Kalau ada dana desa yang disunat, lapor ke pusat nanti pusat yang akan menegur pemerintah daerah," tambahnya.

Dia mengatakan, dana desa dapat dialokasikan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola dana desa dari pemerintah. Dari hasil musyawarah BUMDes dapat diputuskan untuk apa dana tersebut akan digunakan. Ia mencontohkan bisa untuk pembangunan irigasi, infratruktur, dan lainnya.

"Anggaran dana desa bisa dialokasikan untuk BUMDes melalui musyawarah desa, sehingga potensi desa yang ada akan maksimal," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika