Sabtu 28 Mar 2015 07:07 WIB

Jilbab Polwan Masuk Pemberitaan Media Malaysia

?Polisi wanita (polwan) dari berbagai unsur mengenakan seragam dinas hijab saat diperkenalkan kepublik di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/3).  (Republika/Tahta Aidilla)
?Polisi wanita (polwan) dari berbagai unsur mengenakan seragam dinas hijab saat diperkenalkan kepublik di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/3). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluaranya surat keputusan jilbab Polwan (polisi wanita) ternyata menjadi bahan pemberitaan media Malaysia. Hmetro, salah satu situs online Malaysia, menurunkannya dengan judul 'Polisi Wanita Boleh Berhijab'.

''Polis Indonesia secara rasmi mengeluarkan arahan yang membenarkan anggota polis wanita pasukan itu memakai hijab,'' demikian kalimat pembuka dalam berita tersebut.

Hmetro menulis surat tertanggal 26 Maret tersebut menyatakan perubahan terhadap sebagian surat arahan tanggal 20 September 2006 tentang arahan pakaian seragam.

''Surat itu yang ditandatangani pemangku Ketua Polis Indonesia, Badrodin Haiti, menyatakan beliau sudah menimbangkan pemakaian hijab secara khusus,'' sebut laporan Hmetro. ''Sebelum ini anggota polis wanita hanya dibenarkan memakainya di lokasi tertentu.''

Sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan izin penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan). Mereka sudah mengeluarkan Keputusan Kapolri No.245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Surat yang ditandatangani pelaksana tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti tersebut menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah dalam rangka pemakaian jilbab bagi Polwan maka secara khusus tanggal 25 Maret 2015 untuk ketertiban administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Sebelum keluarnya keputusan No.245/III/2015 ini, penggunaan jilbab bagi Polwan sempat tertunda. Padahal Kapolri sebelumnya, Sutarman, saat itu sudah mempersilakan anggotanya untuk menggunakan jilbab. Tapi, kemudian ada perintah untuk tidak menggunakan jilbab terlebih dahulu hingga keluar Perkap soal jilbab polwan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement