REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegaduhan politik yang berlangsung di dalam Parlemen dan Pemerintahan membuat kepercayaan masyarakat mulai berkurang terhadap kondisi politik di Indonesia. Masyarakat juga nampaknya telah jenuh dengan perilaku pemangku kepentingan baik di Pemerintahan maupun di Parlemen.
Pengamat dari Komite Pemilihan Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai kondisi ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk memilih mengingat Pilkada serentak akan berlangsung di Indonesia, Desember mendatang.
"Saya kira ini sudah pasti menurut saya akan berpengaruh kepada pemilih yah, masyarakat juga saya kira akan makin apatis dengan situasi yang seperti sekarang ini," ujar Jeirry kepada Republika Online, Sabtu (28/3).
Ia mengatakan saat ini para pemangku kepentingan sudah terang-terangan menunjukkan posisinya bukan sebagai wakil rakyat melainkan wakil dari berbagai kepentingan partai. Mereka tidak lagi menunjukkan posisinya sebagai wakil yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Kondisi ini kata Jeirry yang akan menjadi acuan publik untuk memilih pada Pilkada mendatang. Sudah tentu, jika kegaduhan politik terus bergulir, masyarakat akan semakin apatis dengan para calonnya tersebut.
"Kemarin kita dorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan memilih, tapi pengalaman ini memperlihatkan ketidak adilan, kita suruh orang milih tapi yang mendapatkan keuntungan nggak pernah mementingkan masyarakat," katanya.
Ia mencontohkan kegaduhan politik yang terjadi di Parlemen baik dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Keduanya justru menunjukkan ketidakberpihakan para wakil atas kepentingan rakyat. Ia menilai rakyat bisa mencermati mana kinerja yang dilakukan atas nama rakyat atau bukan. Termasuk yang terjadi saat ini dianggap sebagai upaya mengganggu jalannya pemerintahan.
"Sekarang itu lebih banyak mengganggu pemerintah, bukan dalam konteks mengadvokasi kepentingan masyarakat, nah kalau terus diganggu model-model gaduh politik yang diciptakan oleh parlemen ini bisa membuat masyarakat berpikir ulang untuk memilih," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika