REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Perhubungan menyatakan proyek Pelabuhan Cilamaya tetap akan menggunakan skema berdampingan atau "co-exist" dengan pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) yang lebih dahulu berada di lokasi tersebut.
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Adolf R Tambunan usai diskusi "Kontroversi Cilamaya" di Jakarta, Sabtu, mengatakan tujuan digunakannya skema tersebut agar kedua sektor tersebut bisa tetap beroperasi.
"Pendekatan proyek ini adalah 'co-exist', jadi pelabuhan dibangun, tetapi migas tetap bisa beroperasi," katanya.
Pasalnya, Adolf menyebutkan bukan hanya sektor energi saja yang berperan di lokasi tersebut, tetapi juga sektor pertanian dan perikanan.
"Artinya semua itu harus 'diprotect' (dilindungi), bisa jalan beriringan dengan mengeksplorasi teknologi agar tidak menganggu yang sudah 'existing' (ada)," katanya.
Untuk itu, dia menjelaskan rencana pembangunannya akan disiapkan serangkaian mitigasi risiko atau "mitigation risk" untuk mengamankan pipa-pipa migas tersebut.
Adolf mengatakan salah satu kajiannya yakni pembenaman pipa ke dasar laut, dibuat zona terlarang untuk kapal dan zona pandu.
"Berdasarkan peraturan dalam pembangunan pelabuhan jika terdapat pipa migas, jika kedalaman laut 20 meter pipa harus ditanam empat meter, sementara jika kedalaman 40 meter pipa harus ditanam dua meter," katanya.
Untuk zona terlarang, lanjut dia, jarak kapal-kapal tersebut dari pipa migas maksimal dua kilometer, sementara itu untuk zona pandu dipasang "vessel traffic management" atau manajemen lalu lintas kapal.
"Ada daerah wajib pandu, jadi kapal-kapal yang masuk nantinya dipandu dalam upaya melindungi pipa-pipa tersebut," katanya.
Adolf mengatakan Kemenhub bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Maritim serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengkaji kembali analisis dampak lingkungan (amdal) ke lokasi proyek karena mengalami pergeseran sejauh tiga kilometer untuk mengurangi dampak bahaya dari pipa gas ONWJ.
"Tahun ini akan diadakan lagi, kita tetap pakai APBN dan untuk amdal tidak ada dari JICA (Japan International Cooperation Agency)," katanya.
Dalam kesempatan sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Gusti Nyoman Wiraatmaja menyampaikan dua rekomendasi, yakni pertama memindahkan lokasi sejauh 30 kilometer ke daerah Balongan, Indramayu.
Kedua, jika tetap dibangun dilokasi tersebut, hendaknya dikaji secara teliti mengenai dampak lingkungan serta tidak mengganggu produksi migas ONWJ."Tentu ini risikonya sangat tinggi sekali jika dibangun berdampingan," katanya.
Wiraatmaja mengatakan kendatipun harus di lokasi yang sama, pihaknya meminta agar tidak mengganggu produksi migas sebanyak 40.000 barel minyak per hari dan gas 200 juta kubik feet per hari (Mmscfd) atau senilai Rp21 triliun per tahun.
Dia mengatakan minggu ini, Kemenhub bersama Kementerian ESDM, Kemeko Maritim serta Bappenas akan menyambangi lokasi proyek pelabuhan untuk mengkaji kembali.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (Iress) menilai jika menggunakan skem berdampingan, maka Kementerian Perhubungan yang harus mempersiapkan teknologinya.
"Pipa itu kan sudah ada dari dulu, yang datang belakangan harus menyesuaikan diri, di luar negeri juga seperti itu," katanya.
Pelabuhan Cilamaya direncanakan akan dibangun pada 2016 dengan total investasi senilai Rp34,5 triliun yang seluruhnya diserahkan kepada swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika