REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), belum mengambil sikap terkait pengguliran hak angket anggota DPR RI terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais Wiryosudarmo menegaskan mendukung penggunaan hak tersebut, untuk menyelidiki keputusan pemerintah itu.

Anggota Komisi I itu mengatakan, hak angket terhadap Menkumham Yasonna diperlukan. Setidaknya, agar ada kejelasan terkait kisruh di dua partai politik (Parpol) yang diperlakukan berbeda oleh Kemenkumham.

"Saya menilai ada substansi yang memang perlu dikoreksi terkait kebijakan Menkumham," katanya lewat pesan singkatnya, Ahad (29/3).

Hanafi melanjutkan, fraksi PAN sebenarnya bukan tak mendukung penggunaan hak angket. Apalagi, PAN adalah salah satu partai mitra utama di barisan oposisi. Namun kata dia, konsolidasi di internal partainya, belum punya keputusan pasti soal penggunaan hak angket tersebut.

"Pascakongres, fraksi PAN masih perlu rekonsilidasi," ujar dia.

Kondisi itu, yang membuat PAN belum punya keputusan. Sikap Hanafi ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pada Jumat (27/3) lalu, Zulkifli menegaskan fraksi PAN di parlemen, tak mendukung penggunaan hak angket, karena tak ingin menciptakan kondisi politik gaduh.

Disinggung soal pernyataan sikap Zulkifli yang mengatakan, fraksi PAN tak ambil bagian dalam penggalangan hak angket tersebut, menurut Hanafi sikap tersebut adalah saran. Meskipun sebenarnya fraksinya hanya belum bersikap, bukan tak mendukung hak angket.

"Sebagian (anggota fraksi) pro angket, sebagian ingin hati-hati dan wait and see. Saran ketum (Zulkifli) yang penting jangan gaduh," ujar Hanafi.

Dikatakannya, jika pun PAN sudah bersikap, dukungan hak angket akan tetap berdasarkan politik yang santun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika