REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua kubu Partai Golkar saat ini sama-sama merasa pantas memimpin Fraksi Partai Golkar di DPR. Sebab tidak ada dari keduanya yang mau memberikan kekuasaan secara sukarela meski sama-sama berasal dari satu partai.

"Keanggotaan kedua kubu masih sama sebagai anggota partai, namun oligarki kekuasaan di internal partai itu telah berubah,” kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, saat dihubungi Republika, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, kubu Aburizal Bakrie, akan merasa memiliki banyak dukungan dari mayoritas anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Selain itu, dukungan juga akan muncul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang jumlahnya dua kali lipat lebih banyak saat hadir di Munas Bali, daripada di Munas Jakarta.

“Itu yang menyebabkan mereka merasa dicurangi,” jelas dia.

Sedangkan, ujar Ikrar, kubu Agung Laksono juga memiliki sejumlah alasan untuk menunjukkan mereka pantas memimpin fraksi. Sesuai dengan hasil Mahkamah Partai, kubu Agung telah mendapat penilaian, yaitu transparan dan demokratis dalam menyelenggarakan munas.

Kubu Agung juga telah resmi mengantongi legalitas dari Menteri Hukum dan HAM. Sehingga akan tidak cocok jika fraksi di DPR tidak sesuai dengan kepengurusan DPP Partai Golkar yang resmi. “Karena faktor legalitas itu lah yang membuat kubu Agung merasa sebagai kelompok yang berhak menduduki kantor fraksi,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika