REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa, ibu kota Yaman, tetap beroperasi untuk mengawal evakuasi warga negara Indonesia.
"Tidak ada tempat di Yaman yang bisa dikatakan seratus persen aman, tetapi KBRI di Sanaa masih beroperasi," kata Iqbal di Jakarta, Selasa (31/3).
Menurut Iqbal, properti milik pemerintah RI, yakni kantor kedutaan besar dan wisma duta besar masih dalam kondisi aman.
"Namun jika situasi semakin tidak kondusif, operasional KBRI akan dipindah ke wisma yang lokasinya lebih aman, dan duta besar akan bermukim di Salala," ujar dia.
Salala merupakan kota di wilayah Oman yang berbatasan dengan Yaman di sebelah timur. Pemerintah RI juga menjadikan Kota Salala sebagai persinggahan evakuasi WNI untuk keluar dari Yaman bagian timur. "Fokus utama saat ini adalah mengeluarkan WNI dari wilayah konflik ke tempat yang lebih aman," kata Iqbal.
Dari Salala, Iqbal menambahkan, tim evakuasi WNI akan memulangkan mereka ke Indonesia melalui Oman dengan dua opsi pemberangkatan, yakni jalur darat dan udara.
Selain Salala, tim evakuasi juga mengevakuasi WNI dari Sanaa ke Al Hudaydah, wilayah Yaman yang masih relatif aman dan memiliki lapangan udara yang dapat digunakan.
"Dapat digunakan di sini artinya tidak rusak, tetapi tidak ada penerbangan. Jadi kita harus mengangkut WNI dari sana," kata Iqbal. "Hari ini (Selasa), skenario evakuasi lewat jalur udara atau darat akan kita putuskan," lanjut dia.
Situasi keamanan di Yaman semakin tidak kondusif pascaserangan udara gabungan yang dipimpin Arab Saudi untuk menggempur kelompok Houthi dimulai pada pekan lalu. Berdasarkan data Kemlu, saat ini masih terdapat 4.159 WNI yang berada di Yaman, terdiri atas 2.626 mahasiswa, 1.488 pekerja profesional minyak dan gas, dan 45 staf kedutaan besar beserta keluarga mereka.
Pemerintah Indonesia telah memulai proses evakuasi WNI dari Yaman sejak awal Februari lalu dan 148 orang telah dipulangkan ke Indonesia pada 1 Maret lalu.