REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemblokiran 19 situs berita Islam oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai bentuk radikalisme pula.

“Dengan kata lain, cara BNPT menanggulangi radikalisme ternyata juga bentuk dari radikalisme yang lain. Membunuh kebebasan pers adalah radikalisme yang pernah ada dan menjadi starting point dari kejatuhan rezim yang lebih dari tiga dekade berkuasa,” jelas Sekretaris Institute for Islamic Civilization and Studies (Inisiasi) Hidayatullah Imam Nawawi, Rabu (1/4).

Semestinya, ujar Imam, BNPT memperhitungkan asumsi publik yang demikian. Sehingga negeri ini tidak perlu selalu menyajikan keributan antara pemerintah dengan umat Islam yang disebabkan penilaian sepihak dan cenderung berbau pretensi dan sangat tendensius.

Ia yakin publik yang diwakili netizen melihat pembokiran tersebut sebagai bentuk kediktatoran dan kesewenang-wenangan pemerintah. Maka, lanjutnya, secara strategi BNPT telah terjebak dalam ketergesaan yang menimbulkan dampak kontraproduktif secara sangat luas.

“Secara keseluruhan, langkah BNPT ini merugikan umat Islam sekaligus pemerintahan Jokowi-JK dan bertentangan dengan dasar demokrasi yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat,” tegas Imam.

Disadari atau tidak, ujarnya, sebagian besar masyarakat Muslim akan melihat pemerintah seperti anti terhadap Islam. Justru sangat menguntungkan jika pemerintah mau mengedepankan pola pikir sinergis-kolaboratif dalam membendung radikalisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika