REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengajukan pemblokiran beberapa website Islam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika tanpa melakukan klarifikasi dan penelitian lebih dahulu.

"Pemblokiran sembarangan terhadap situs Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan maka kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4).

Ia menambahkan seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola situs untuk berdialog sebelum diblokir. Dia menjelaskan tujuan dialog adalah memberikan hak jawab dan klarifikasi, apabila mereka menolak serta tidak kooperatif maka wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik.

"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola situs tersebut dan tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas," ujarnya.