REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendikiawan muslim yang juga anggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap permintaan pemblokiran sejumlah situs dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Sebab, Jimly menilai, Kemenkominfo seakan tidak melakukan penyaringan dan menyikat habis semua situs yang direkomendasikan untuk diblokir.

"Kalau ini dibiarkan bisa mengganggu prinsip-prinsip kebebasan pers," ujarnya di Istana Negara, Rabu (1/4).

Menurut Jimly, jika penyaringan benar-benar dilakukan, Kemenkominfo bisa saja hanya mengabulkan 75 persennya. Dia mengkhawatirkan, pemblokiran sejumlah situs tanpa ada penyaringan yang ketat dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk mengekang pers. Padahal, niat awalnya adalah untuk memberantas paham radikal yang disebarkan melalui sejumlah situs Islam.

"Nanti bisa saja pemerintah lakukan tindakan yang sama, dibredel dulu, baru urusan belakangan," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Sementara, terkait kekhawatiran sejumlah kalangan akan Islamphobia yang dipicu oleh pemblokiran sejumlah situs Islam, Jimly meyakini hal itu tak akan terjadi."Saya kira sebaiknya jangan dulu terlalu jauh lah. Insya Allah para pejabat ini kan Islam semua," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika